Pemotongan Pajak Penghasilan – Pasal 21

 

 

Dalam mengemban hak dan keharusan perpajakan, kita perlu memahami siapa saja pemotong PPh Pasal 21/26, siapa saja penerima pendapatan yang dicukur PPh 21 , apa saja hak dan keharusan pihak pemotong dan yang dicukur PPh Pasal 21/26, bagaimana mekanisme pemotongan, dan teknik pelaporan PPh Pasal 21/26.
Pemotong PPh Pasal 21/26 terdiri dari:
1. Pemberi kerja
2. Bendahara dan pemegang kas pemerintah
3. Dana pensiun
4. Orang individu pembayar honorarium
5. Penyelenggara kegiatan
Adapun penerima pendapatan yang dicukur PPh Pasal 21/26 terdiri dari:
1. Pegawai.
2. Penerima duit pesangon, pensiun atau uang guna pensiun, tunjangan hari tua, atau garansi hari tua, termasuk berpengalaman warisnya pun adalah wajib pajak PPh Pasal 21.
3. Wajib pajak PPh 21 kelompok bukan pegawai yang menerima atau mendapat penghasilan berkaitan dengan pemberian jasa, meliputi:
o Tenaga berpengalaman yang mengerjakan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
o Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, potret model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya;
o Olahragawan;
o Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
o Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
o Pemberi jasa dalam segala bidang tergolong teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa untuk suatu kepanitiaan;
o Agen iklan;
o Pengawas atau pengelola proyek;
o Pembawa pesanan atau mengejar langganan atau yang menjadi perantara;
o Petugas penjual barang dagangan;
o Petugas dinas luar asuransi; dan/atau
o Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan pekerjaan sejenis lainnya
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama pun adalah Wajib Pajak PPh Pasal 21. Di samping itu, kategori inilah ini juga tergolong Wajib Pajak PPh 21:
5. Mantan pegawai; dan/atau
6. Wajib Pajak PPh Pasal 21 kelompok peserta pekerjaan yang menerima atau mendapat penghasilan berkaitan dengan keikutsertaannya dalam sebuah kegiatan, antara lain:
o Peserta kompetisi dalam segala bidang, antara lain kompetisi olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan kompetisi lainnya;
o Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau trafik kerja;
o Peserta atau anggota dalam sebuah kepanitiaan sebagai penyelenggara pekerjaan tertentu;
o Peserta edukasi dan pelatihan; atau
o Peserta pekerjaan lainnya.
Dalam urusan Anda adalah pemberi kerja yang mencukur PPh Pasal 21/26, hal-hal yang me sti Anda kerjakan adalah:
1. melakukan mengerjakan pemotongan PPh Pasal 21 cocok dengan peraturan tarif PPh yang berlaku;
2. membuat bukti potong PPh Pasal 21 melalui software e-SPT PPh Pasal 21;
3. melakukan penyetoran PPh Pasal 21 yang telah dicukur tersebut dengan terlebih dahulu menciptakan kode billing (MAP-KJS 411121-100). Penyetoran dilaksanakan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Misalnya: pemotongan PPh Pasal 21 dilaksanakan pada bulan April 2019, maka penyetoran PPh-nya ialah paling lambat dilaksanakan pada tanggal 15 bulan Mei 2019; dan
4. melakukan pelaporan PPh Pasal 21 dengan menggunakan software e-SPT PPh melewati djponline.pajak.go.id atau ASP.
Jika Anda ialah orang individu penerima pendapatan dari pemberi kerja yang beraksi sebagai pemotong PPh Pasal 21/26, kita perlu mengerjakan hal-hal sebagai berikut:
1. Meminta dan menemukan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (1721-A1 dan 1721-A2) atas pendapatan yang diterima dan dicukur PPh Pasal 21 secara rutin*.
2. Apabila kita berstatus sebagai pegawai tetap dan penerima pensiun yang PPh Pasal 21 nya dicukur oleh pemberi kerja maupun dana pensiun, maka kita berhak menerima bukti pemotongan setiap mula tahun.
3. Apabila kita berstatus sebagai penerima honorarium, bukan pegawai, dan peserta pekerjaan yang penghasilannya dicukur PPh Pasal 21-nya oleh pemberi penghasilan, maka kita berhak menerima bukti pemotongan PPh Pasal 21 setelah pendapatan dibayarkan.
4. Apabila kita menerima pendapatan dari pemberi kerja, tetapi PPh Pasal 21-nya tidak dipotong, maka pendapatan tersebut wajib dianggarkan dan diadukan melalui SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada tahun pajak yang sama.