Syarat-syarat Pengalihan CV Menjadi PT

Untuk mengolah status Commanditair Venotschap (“CV”) menjadi Perseroan Terbatas (“PT”) yakni badan usaha yang berbadan hukum, CV itu harus disesuaikan/memenuhi persyaratan pendirian PT sebagaimana ditata dalam UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas(“UUPT”).

Berikut ini hal-hal yang perlu diacuhkan dalam proses pendirian CV menjadi PT:
1. Menyelesaikan terlebih dahulu perikatan yang sudah terjadi antara semua pengurus CV dengan pihak ketiga;

2. Menyesuaikan Anggaran Dasar CV. Hal ini sebab pada Anggaran Dasar CV tidak ada peraturan mengenai Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor. Sedangkan guna menjadi PT me sti memenuhi peraturan mengenai Modal Dasar PT, yakni paling tidak Rp. 50.000.000 (lihat Pasal 32 ayat [1] UUPT), dan 25% dari modal dasar me sti ditempatkan dan disetor sarat (lihat Pasal 33 ayat [1] UUPT). Dengan demikian, Anggaran Dasar CV me sti dicocokkan dengan peraturan tersebut. Dan masing-masing pesero CV yang bakal menjadi pendiri PT me sti memungut bagian saham pada ketika PT didirikan (lihat Pasal 7 ayat [2] UUPT);

3. Membuat Akta pendirian (akta notaris) yang memuat Anggaran Dasar dan penjelasan lain sehubungan dengan pendirian PT (lihat Pasal 7 ayat [1] jo. Pasal 8 ayat [1] UUPT);

4. Para pendiri bersama-sama mengemukakan permohonan pengabsahan badan hukum melewati jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik untuk Menteri Hukum dan HAM (lihat Pasal 1 angka 16 jo. Pasal 9 ayat [1] UUPT);

5. Setelah dilaksanakan pengesahan, Menteri akan mengerjakan pendaftaran PT (lihat Pasal 29 ayat [1] UUPT);

6. Pengumuman di Tambahan Berita Negara RI oleh Menteri (lihat Pasal 30 ayat [1] UUPT).

7. Dalam hal semua pendiri berkeinginan mengikutsertakan segala tindakan hukum yang terjadi ketika badan usaha itu masih berbentuk CV ke dalam PT yang bakal didirikan, sehingga tindakan hukum itu mengikat PT yang baru didirikan, Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) kesatu me sti secara tegas mengaku menerima atau memungut alih seluruh hak dan keharusan yang timbul dari tindakan hukum yang dilaksanakan oleh calon pendiri atau kuasanya (lihat Pasal 13 ayat [1] UUPT).

B. Mengenai audit oleh akuntan publik guna menilai aktiva dan pasiva dalam evolusi status CV menjadi PT ini sebetulnya dalam peraturan UUPT tidak dilafalkan adanya kewajiban untuk itu. Namun, memang terdapat baiknya bilamana perhitungan aktiva dan pasiva CV dilaksanakan oleh akuntan publik yang lebih berkompeten. Sehingga dapat didapatkan jumlah yang tentu dari total aktiva guna kemudian dipungut bagian saham oleh semua pendiri (untuk memenuhi peraturan poin 2 di atas). Jadi, secara hukum tidak ada kewajiban bahwa aktiva dan pasiva PT diaudit oleh akuntan publik.

C. Mengenai sertifikat saham yang kita tanyakan, menurut keterangan dari asumsi kami, ialah bagian saham yang me sti dipungut oleh pendiri PT (eks pesero CV). Karena sertifikat saham yang diterbitkan biasanya ialah pada PT Terbuka (go public). Sedangkan, untuk PT biasa atau PT Tertutup, pendiri melulu perlu memungut bagian saham yang kemudian disematkan dalam Akta Pendirian PT dan susunan pemegang saham yang ditabung oleh Direktur PT (lihat Pasal 50 UUPT).